Kamis, 8 Desember 2022.

Ketua Umum dan jajaran Pengurus PPDI NTB tiba di gedung NKRI III kantor Kesbangpoldagri NTB, wirohamdani yang sekaligus ketua umum di dampingi langsung oleh sekretaris umum dan bendahara umum PPDI Prov NTB serta para ketua devisi, dan tak ketinggalan juga para ketua Devisi termasuk divisi bidang advokasi hokum bpk  Mustofa SH juga nampak mendampingi ketua umum pada acara yang sudah di agendakan sebelumnya.

Pertemuan tersebut merupakan agenda resmi yang telah di agendakan secara bersama-sama antara kepala Kesbangpoldagri NTB ( Lalu Abdul Wahid SH MH ) dengan jajaran pengurus PPDI Prov NTB, nampak dalam kesempatan tersebut bapak kepala Kesbangpoldagri menyambut kedatangan rombongan PPDI Prov NTB, pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tema Silaturahmi Kelembagaan yang merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan lembaga maupun ormas yang ada di provinsi NTB.

Dalam momentum tersebut hadir juga kepala DPMD DUKCAPIL NTB yang di wakili langsung oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa ( Bapak Karyadi ).

Acara yang langsung di pandu oleh bapak kepala Kesbangpoldagri NTB memberikan kesempatan untuk menyampaikan isu-isu penting yang sedang terjadi di beberapa desa, dalam kesempatan pertama ketua umum PPDI NTB menyampaikan komitmen organisasinya untuk turut serta mendukung program strategis nasional yang ada di desa sebagaimana telah tercantum dalam Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang perioritas penggunaan dana desa tahun 2023 kemudian tak luput wir sapaan akrabnya , juga menyampaikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang sedang terjadi akhir-akhir ini masih banyak oknum-oknum kepala desa yang tidak lagi mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cermat seperti undangan-undangan 6 tahun 2014 tentang desa, undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan-peraturan yang berlaku di bawahnya, disampaikan terdapat pemberhentian kepada perangkat desa secara sepihak atau unprosedural terutama d kabupaten Lombok tengah yang angka pemberhentian perangkat desanya  sangat tinggi pasca helatan Pilkades serentak beberapa bulan lalu.

Kemudian ia juga mempertanyakan peran daerah dalam hal ini Bupati Lombok tengah yang nampak tidak bergeming dengan dinamika yg sedang terjadi di daerah yang di pimpinnya, PPDI NTB menyayangkan sikap pemda loteng yang tidak responsive  dalam menyelesaikan perosalan tersebut dan pada kesempatan yang sama PPDI NTB berharap adanya tindakan kongkrit dari Pemda yang memiliki fungsi binwas di setiap desa di masing-masing kabupaten.

Respon positif juga di sampaikan oleh DPMD DUKCAPIL NTB yang diwakili Kabid APD, ia mengapresiasi langkah PPDI yg mau membuka ruang dialog dengan OPD terkait,  dan di kesempatan yang sama lanjut ia menyampaikan kesiapannya memfasilitasi persoalan-persoalan yang sedang terjadi di beberapa desa d kabupaten Lombok tengah saat ini.

Lalu Abdul Wahid juga menambahkan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan OPD di kabupaten secara linier untuk mengantisipasi embrio ancaman instabilitas akibat kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang tidak mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menutup pertemuan ia juga akan memfasilitasi program-program yang ada di OPD yang di pimpinnya seperti peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan termasuk program dana hibah akan di usahakan untuk menunjang kegiatan yang dapat di kolaborasikan antara pemerintah Provinsi  Dangan salah satu organisasi profesi terbesar di republik Indonesia itu.